Undang-undang
- RUU PT versi 09 April
2012, versi 22 Feb
2012, versi 21 Maret
2011
- 04 Tahun
2012: Perubahan atas UU no. 22 Tahun 2011 tentang
APBN Tahun Anggaran 2012
- 22 Tahun 2011:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 dan
penjelasannya (situs asli)
- 16 Tahun
2011: Bantuan Hukum
- 15 Tahun
2011: Penyelenggara Pemilihan Umum
- 12 Tahun
2011: Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- 11 Tahun
2011: Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 2010: Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
- 06 tahun
2011: Keimigrasian
- 05 Tahun
2011: Akuntan Publik
- 10 Tahun 2010:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 dan
penjelasannya (situs asli)
- 09 Tahun
2010: Keprotokolan (penjelasan)
- 02 Tahun 2010:
Perubahan atas Undang-Undang No. 47
Tahun 2009 : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2010 (situs asli)
- 43 tahun
2009: Kearsipan
- 36 tahun
2009: Kesehatan
- 35 tahun
2009: Narkotika
- 25 tahun
2009: Pelayanan Publik
- 24 tahun
2009: Bendera, Bahasa, dan Lambang Negera, serta Lagu
Kebangsaan
- 20 tahun
2009: Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan
- 09 Tahun 2009: Badan
Hukum Pendidikan 2009 (Wikisource)
Putusan Mahkamah Konstitusi menolak UU BHP (situs asli),
Tayangan pptx penjelasan dari Kemendiknas. - 42 tahun
2008: Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
- 40 tahun
2008: Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis
- 36 Tahun
2008: Perubahan keempat atas UU No. 7 tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan;
7 Tahun 1991 perubahan ketiga, 10 tahun 1994 perubahan kedua, 17 Tahun 2000 perubahan pertama. - 14 tahun
2008: Keterbukaan Informasi Publik
- 12 tahun
2008: Perubahan Kedua UU 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, 08 Tahun
2005 perubahan Pertama
- 11 tahun
2008: Informasi Dan Transaksi Elektronik
- 43 Tahun 2007: Perpustakaan
- 17 Tahun
2007: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025
- 12 tahun
2006: Kewarganegaraan RI dan Penjelasan
- 14 Tahun 2005: Guru
dan Dosen (situs asli)
- 32 Tahun 2004:
Pemerintahan Daerah (Penjelasannya)
- 29 tahun
2004: Praktik Kedokteran dan penjelasan
- 28 Tahun 2004:
Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang
Yayasan (situs asli)
- 15 Tahun
2004: Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara
- 10 Tahun
2004: Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Penjelasan, dan
Sistematik Teknis Penyusunan
- 01 Tahun
2004: Perbendaharaan Negara (situs asli)
- 20 Tahun
2003: Sistem Pendidikan Nasional dan Penjelasannya
- 17 Tahun 2003:
Keuangan Negara (situs asli)
- 13 Tahun
2003: Ketenagakerjaan
- 19 Tahun
2002: Hak Cipta
- 18 Tahun
2002: Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan
Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- 16 Tahun 2001:
Yayasan (situs asli)
- 15 Tahun
2001: Merek
- 14 Tahun
2001: Paten
- 31 Tahun
2000: Desain Industri
- 30 tahun
2000: Rahasia Dagang
- 24 Tahun
2000: Perjanjian Internasional
- 43 tahun
1999: Perubahan atas UU No. 08 Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
- 18 Tahun 1999: Jasa
Konstrusi (situs asli)
- 08 Tahun
1999: Perlindungan Konsumen
- 09 Tahun
1998: Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum
- 20 Tahun
1997: Penerimaan Negara Bukan Pajak
- 09 Tahun
1994: Perubahan UU 6
tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- 11 Tahun 1992: Dana
Pensiun
- 09 Tahun
1990: Kepariwisataan
- 08 Tahun
1990: Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
- 04 Tahun
1990: Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam
- 07 Tahun
1983: Pajak Penghasilan (situs asli)
- 01 Tahun
1974: Perkawinan
- 08 Tahun
1974: Pokok-Pokok Kepegawaian
- 11 Tahun 1969:
Pensiun pegawai dan pensiun janda/duda pegawai (situs asli)
- 10 Tahun
1955: Pengubahan Nama Universiteit, Universitet,
Universitit, Faculteit, Facultet dan Facultit Menjadi Universitas dan
Fakultas
- 34 Tahun
1954: Pemakain Gelar “Akuntan” (“Accountant”)
- 57 Tahun
2012: Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ke Tiga
Belas Dalam Tahun Anggaran 2012 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan
Penerima Pensiun/Tunjangan
- 56 Tahun
2012: Perubahan Kedua Atas PP no. 48 Tahun
2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi
Calon Pegawai Negeri Sipil
- 28 Tahun
2012: Pelaksana Undang-Undang no. 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan
- 18 Tahun
2012: Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan
Janda/Dudanya
- 15 Tahun
2012: Perubahan Keempat Belas atas PP no. 7 Tahun
1977 tentang Peraturan Gaji PNS dan Lampiran
- 46 Tahun
2011: Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
- 24 Tahun 2011: Badan
Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) dengan penjelasannya (situs asli)
- 14 Tahun 2011:
Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya
beserta Lampiran I s/d VIII (situs asli)
- 11 Tahun 2011:
Perubahan Ketiga Belas atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji PNS. Lampiran PP 11 Tahun 2011. (situs asli)
- 10 Tahun
2011: Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan Penerimaan
Hibah
- 94 Tahun 2010:
Penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam
tahun berjalan (situs asli)
- 93 Tahun 2010:
Sumbangan penanggulangan bencana nasional, sumbangan penelitian dan
pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan
olahraga, dan biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat
dikurangkan dari penghasilan bruto (situs asli)
- 92 Tahun 2010:
Perubahan kedua atas PP 29 tahun 2000 tentang
usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi (situs asli)
- 80 Tahun 2010: Tarif
pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang
menjadi beban APBN atau APBD (situs asli). Catatan:
Peraturan Pemerintah ini menggantikan PP 45 Tahun 1994
Permenkeu 262/PMK.03/2010 (lengkap dengan lampirannya): peraturan pelaksana PP 80 Tahun 2010 (situs asli) - 71 tahun 2010: Standar Akuntansi
Pemerintahan
- 66 Tahun 2010:
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang
Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (situs asli: PP dan Penjelasannya)
- 59 tahun 2010:
Perubahan atas PP 29 tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (situs asli)
- 54 Tahun 2010:
Pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam tahun anggaran
2010 kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Penerima
pensiun/tunjangan (situs asli)
- 53 Tahun 2010:
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (situs asli)
Peraturan Kepala BKN No. 21 Tahun 2010: Ketentuan Pelaksanaan PP no. 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS (situs asli) - 40 Tahun 2010:
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1994 Tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (situs asli)
- 28 Tahun 2010:
Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya (menggantikan PP
13 Tahun 2007, no 14 tahun 2008, dan no 9 tahun 2009)
- 25 Tahun 2010 (Lampiran):
Perubahan ke 12 atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji PNS (situs asli)
- 17 Tahun 2010:
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan beserta penjelasannya
- 14 Tahun
2010: Pendidikan Kedinasan
- 63 tahun 2009: Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah no. 9 Tahun
2003 tentang Wewenang Pengangkutan, Pemindahan,
Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
- 41 Tahun 2009:
tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta
tunjangan kehormatan Profesor.
Pedoman pelaksanaannya menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No.164/PMK.05/2010: Tata Cara pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta tunjangan kehormatan professor (situs asli) - 38 Tahun 2009: Jenis
dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada
yayasan. (situs asli).
- 37 Tahun
2009: Dosen (146KB pdf, 62KB doc/zip)
- 65 Tahun 2008:
Pemberhentian PNS (situs asli)
- 63 Tahun 2008:
Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (situs asli)
- 48 Tahun 2008:
Pendanaan pendidikan (Penjelasannya)
- 55 Tahun
2007: Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
- 43 Tahun
2007: Perubahan Atas PP no. 48 Tahun
2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi
Calon Pegawai Negeri Sipil
- 39 Tahun
2007: Pengelolaan Uang Negara/Daerah
- 41 Tahun
2006: Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan
Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan
Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing
- 31 Tahun 2006:
Sistem Pelatihan Kerja Nasional (termasuk membahasa tentang KKNI-Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia) – situs asli.
- 65 Tahun
2005: Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal
- 48 tahun
2005: Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon
Pegawai Negeri Sipil
- 47 Tahun 2005:
Perubahan atas PP 29 Tahun
1997 tentang PNS yang menduduki jabatan rangkap
(situs asli)
- 31 Tahun
2005 : Perubahan PP 40 Tahun 1994 Tentang
Rumah Negara
- 23 Tahun
2005: Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- 19 Tahun 2005:
Standar Nasional Pendidikan
- 01 Tahun
2005: Pelaksanaan UU no.31Tahun
2000 tentang Desain Industri
- 37 Tahun 2004: Larangan PNS menjadi anggota
partai politik
- 23 Tahun
2004: Badan Nasional Sertifikasi Profesi
- 27 Tahun
2004: Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah
- 21 Tahun 2004:
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga – RKAK/L
- 54 Tahun
2003: Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun
2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil
- 09 Tahun 2003: Wewenang pengangkatan
pemindahan dan pemberhentian PNS
- 13 Tahun 2002: Perubahan atas PP no 100
tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan
Struktural
- 12 Tahun 2002 : Perubahan PP 99 tahun
2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
- 11 Tahun 2002: Perubahan atas PP no. 98
tahun 2000 tentang pengadaan PNS
- 101
tahun 2000: Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri
Sipil
- 100
Tahun 2000: Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural
- 99 Tahun 2000 : Kenaikan pangkat PNS
- 98 Tahun 2000: Pengadaan PNS
- 97 tahun
2000: Formasi Pegawai Negeri Sipil
- 39 tahun
2000: Perubahan atas PP no. 38 tahun 1992 tentang
Tenaga Kependidikan (telah dicabut oleh PP no.17 tahun 2010)
- 29 tahun 2000:
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (situs asli)
- 73 Tahun
1999: Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan
Pajak Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu.
- 61 Tahun 1999:
Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum – format pdf (sudah
dibatalkan PP no. 17 tahun 2010)
- 60 Tahun 1999:
Pendidikan Tinggi (sudah dibatalkan PP no. 17 tahun 2010)
- 05 tahun
1999: Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota
Partai Politik
- 29 Tahun 1997: PNS
yang menduduki jabatan rangkap (situs asli)
- 45 Tahun 1994: Pajak
Penghasilan bagi Pejabat Negara, PNS, anggota ABRI, dan Pensiunan (sudah
diganti dengan PP 80 Tahun 2010 )
- 16 Tahun 1994:
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (situs asli)
- 01 Tahun 1994: Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah no. 32 Tahun 1979 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
- 23 Tahun
1993: Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek
- 38 Tahun
1992 : Tenaga Kependidikan (dicabut oleh PP no.
17 tahun 2010)
- 20 Tahun
1991: Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Secara
Langsung
- 45 Tahun 1990: Perubahan atas PP no. 10
tahun 1983 tentang izin perkawinan perceraian PNS
- 01 Tahun
1989: Penterjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan
untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan
Pengembangan
- 05 tahun
1987: Perlakuan terhadap Penerima Pensiun/Tunjangan
yang hilang
- 36 tahun
1983: Pelaksanaan UU Pajak Penghasilan 1984
- 10 Tahun 1983: Izin perkawinan dan
perceraian PNS
- 01 Tahun
1983: Perlakuan Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil
Yang Tewas Atau Cacat Akibat Kecelakaan Karena Dinas
- 30 Tahun 1980:
Peraturan displin PNS (sudah diganti dengan PP No. 53 Tahun 2010) (situs asli)
- 34 Tahun
1979: Penyusutan Arsip
- 32 Tahun 1979:
Pemberhentian PNS (situs asli)
- 10 Tahun 1979:
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (lengkap penjelasan
dan lampiran) (situs asli)
- 07 Tahun
1977: Penetapan gaji beserta lampirannya (dapat
diunduh di lokasi 1, lokasi 2)
- 24 Tahun
1976: Cuti Pegawai Negeri Sipil
- 09 Tahun
1975: Peraturan Pelaksanaan UU 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (situs asli)
- 06 Tahun
1974: Pembatasan Pegawai Negeri dalam usaha swasta
- 04 Tahun
1966: Pemberhentian/pemberhentian sementara PNS (situs asli)
- 43 tahun 1958:
Penggunaan Lambang Negera
Keputusan Presiden
Republik Indonesia
- 80 Tahun 2003:
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (dicabut terhitung 01
Januari 2011): Penjelasan, Lampiran I, Lampiran II (situs asli)
- 9 Tahun 2001:
Tunjangan Dosen (Peraturan baru: 41 Tahun 2009)
- 93 Tahun 1999:
Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Menjadi Universitas
- 87 tahun
1999 : Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
- 05 tahun 1996: Pendidikan dan Pelatihan
Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil
- 14 Tahun
1993: Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil
- 57 tahun
1986: Tunjangan belajar dosen hanya dosen tugas
belajar dalam negeri (situs asli)
- 60 tahun
2012: Wakil Menteri
- 52 tahun
2012: Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi PNS yang
Menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa
- 44 tahun
2012: Institut Teknologi Bandung sebagai Perguruan
Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah
- 43 tahun
2012: Universitas Pendidikan Indonesia sebagai
Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah
- 42 tahun
2012: Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi PNS yang
Menduduki Jabatan Fungsional Arsiparis
- 41 tahun
2012: Perpangjangan Batas Usia Pensin bagi PNS yang
Menduduki Jabatan Fungsional Auditor
- 8 tahun
2012 : Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
dan Lampirannya
- 35 Tahun
2011: Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010
- 81 Tahun 2010: Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2015 (situs asli)
- 54 Tahun 2010:
Pengadaan Barang dan Jasa (situs asli)
- 32 Tahun 2010:
Komite Inovasi Nasional (situs asli)
- 25 Tahun 2010:
Penyesuaian Gaji Pokok PNS menurut PP No. 08 tahun 2009 ke dalam Gaji
Pokok PNS menurut PP 25 tahun 2010 (situs asli)
- 24 Tahun 2010:
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi,
Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (situs asli)
(Perpres ini telah membubarkan Direktorat PMPTK)
- 70 Tahun
2008: Tunjangan Jabatan Fungsional Penerjemah
- 108
Tahun 2007: Tunjangan Tenaga Kependidikan(Mencabut
Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2006)
- 95 Tahun 2007:
Perubahan ke7 terhadap Keppres 80 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Telah Dicabut
Terhitung 01 Januari 2011 dengan Perpres no. 54 Tahun 2010)
- 66 Tahun 2007:
Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor
- 65 Tahun 2007:
Tunjangan Fungsional Dosen
- 54 Tahun
2007: Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter
Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan,
Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator
Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis,
Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, Dan Teknisi Elektromedis
- 47 Tahun
2007: Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan
- 46 Tahun
2007: Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis
- 44 Tahun
2007: Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana
- 30 Tahun
2007: Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti
- 26 Tahun
2007: Tunjangan Jabatan Struktural (Mencabut
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2006)
- 12 Tahun
2006: Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil
- 68 Tahun 2005: Tata Cara Mempersiapkan
Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden
- 12 Tahun 1961:
Pemberian Tugas Belajar (situs asli)
Instruksi Presiden
Republik Indonesia
- 053
Tahun 2012 : Perguruan Tinggi Penilai
Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
- 075/P/2011:
Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.
(Lihat Lampiran
01, Lampiran
02).
- 052/P/2011: Perubahan
Atas Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 126/P/2010 tentang
Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Penyelenggaraan
Pendidikan Profesi Guru bagi Guru dalam Jabatan (situs asli)
- 134/M/2010:
Satuan Kerja (Satker) Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011
- 126/P/2010:
Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Penyelenggara
Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan (situs asli)
- 108/P/2009: PT
Penyelenggara Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
- 022/P/2009:
Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara sertifikasi bagi guru dalam
jabatan, disahkan tgl 04 April 2009 (Berkas pelaksanaan, format pdf: Buku 1-1,8MB, Buku 2-1Mb
pdf, Buku 3-0,6MB, Buku 4-0,5Mb, Buku 5-0,85MB)
- 015/P/2009:
Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Sarjana (S1) Kependidikan
bagi Guru dalam Jabatan (mirror)
- 058 Tahun 2008:
Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan
- 057/O/2007:
Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Bagi Guru dalam
jabatan
- 056/P/2007:
Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru
- 129a/U/2004: Standar Pelayanan Minimal
Bidang Pendidikan
- 045/U/2002:
Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
- 004/U/2002:
Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi
- 184/U/2001:
Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan
Pascasarjana di Perguruan Tinggi (pdf)
- 179/U/2001:
Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi
- 178/U/2001: Gelar
dan Lulusan Perguruan Tinggi (pdf)
- 107/U/2001:
Penyelenggaraan Program Pendidikan JARAK Jauh (situs asli)
(telah dibatalkan oleh Permendikbud 24 Tahun
2012)
- 36/D/O/2001:
Petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional
dosen (pdf, situs asli)
- 234/U/2000:
Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi (pdf)
- 232/U/2000:
Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar
mahasiswa (pdf)
- 074/U/2000: Tata cara tim penilai dan tata cara
penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen
- 284/U/1999:
Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas
(sudah dibatalkan oleh Permendiknas No. 67 Tahun 2008)
- 264/U/1999:
Kerjasama antar Perguruan Tinggi dan SK Dirjen Dikti no 61/DIKTI/Kep/2000
- 212/U/1999:
Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor
- 181 Tahun 1999:
petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya (html).
Lampiran: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
- 187/U/1998: Badan
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (sudah dibatalkan oleh Permendiknas No. 28 Tahun 2005)
- 155/U/1998:
Pedoman Umum Organisasi kemahasiswaan di Perguruan Tinggi (situs asli)
- 223/U/1998:
Kerjasama antar Perguruan Tinggi – pdf (dibatalkan
oleh Kepmendikbud 264/U/1999 )
- 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999:
Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (html)
- 339/U/1994:
Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta
- 036/U/1993: Gelar
dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi (sudah diganti dengan 178/U/2001)
- 0442/P/1977:
Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil Kepada Pejabat
Tertentu Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
- 37 tahun
2012: Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan
Mutu Pendidikan
- 33 tahun
2012: Pengangkatan Dan Pemberhentian
Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh
Pemerintah
- 32 tahun
2012: Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Di
Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
- 31 tahun
2012: Standar Kompetensi Lulusan
Kursus dan Lampirannya
- 24 Tahun
2012: Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh bagi
Perguruan Tinggi (membatalkan Kepmendikbud no. 107/U/2001)
- 16 Tahun 2012: Kode
Etik Pegawai di Lingkungan Kemdikbud bersama Lampiran 01 , 2A , 2B , 3A , 3B , 3C , 3D , 04 atau
digabung semua di sini
- 14 tahun
2012: Kebijakan Pengawasan Kementerian Pendidikan dan
kebudayaan Tahun 2012, Juknis:
Kebijakan Pengawasan Itjen 2012
- 13 Tahun
2012: Pemberian kuasa dan delegasi wewenang
pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian kepada Pejabat tertentu di
lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- 10 Tahun
2012: Wajib Lapor Harta Kekayaan dan Lampirannya
- 08 Tahun
2012: Pemberian insentif bagi pendidik yang bertugas
pada satuan pendidikan Indonesia di Luar Negeri
- 07 Tahun
2012: Pemberian gaji dan insentif bagi pendidik yang
bertugas pada satuan pendidikan Indonesia di Sabah Malaysia
- 05 Tahun
2012 : Serfifikasi Guru dalam Jabatan
- 04 Tahun
2012: Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Pengelolaan
Gedung/Kantor di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional
- 01 Tahun
2012: Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Membatalkan Permendiknas no. 36 tahun 2010)
- 50 Tahun
2011: Layanan Informasi Publik Di Lingkungan
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
- 48 Tahun 2011 :
Perubahan nama Kemdiknas menjadi Kemdikbud
- 47 Tahun 2011: Satuan Pengawasan Intern
(SPI) di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional (membatalkan Permendiknas
no. 16 tahun 2009)
- 44 tahun 2011: Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional
- 38 Tahun 2011: Perubahan atas 18 Tahun 2011 tentang Koordinasi dan
Pengendalian Program di Lingkungan Kemdiknas (Lampiran Permendiknas 38
Tahun 2011: 01, 02 dan
Lampiran Permendiknas 18 tahun 2011 di sini)
- 22 Tahun 2011:
Terbitan Berkala Ilmiah (versi scan, situs asli)
- 20 Tahun 2011:
Penyelenggaraan Prodi di Luar Domisili Perguruan Tinggi (situs asli)
- 19 Tahun 2011:
Pedoman Penetapan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri dengan
Ijazah dan Gelar Perguruan Tinggi Indonesia (situs asli)
- 18 Tahun 2011: Koordinasi dan Pengendalian
Program di Lingkungan Kemdiknas (Lampiran
Permendiknas 18 Tahun 2011)
- 17 Tahun 2011:
Pemberian Beasiswa untuk Pendidik (dosen tetap) dan Tenaga Kependidikan
pada Perguruan Tinggi
- 11 Tahun
2011 : Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan
- 06 Tahun 2011: Perubahan atas Permendiknas
no. 43 Tahun 2010:
Penataan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan Nasional
- 03 Tahun
2011: Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 31
Tahun 2006 tentang Unit Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Sebagaimana Telah
Diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2007 (situs asli dan lampirannya)
- Permenkeu 164/PMK.05/2010 tentang
Tata cara pembayaran tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus
guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan profesor
- 48 Tahun 2010:
Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014 (situs asli)
- 47 Tahun 2010:
Standar Kompetensi Lulusan Kursus (situs asli)
- 44 Tahun 2010:
Perubahan atas Permendiknas No. 2 Tahun 2010 tentang
Rencana Strategis Kemdiknas Tahun 2010-2014 (situs asli)
- 43 Tahun 2010:
Penataan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan Nasional (situs asli)
- 39 Tahun 2010:
Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Dan Keuangan Di Lingkungan Kementerian
Pendidikan Nasional (situs asli)
- 38 Tahun 2010:
Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru (situs asli)
- 36 Tahun 2010:
Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional (situs asli)
- 35 Tahun 2010:
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya (situs asli)
- 34 Tahun 2010: Pola
Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi yang
diselenggarakan oleh Pemerintah (situs asli)
- 33 Tahun 2010:
Pemberian Bantuan Sosial Kepada Calon Penulis Buku (situs asli)
- 30 Tahun 2010:
Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tua
atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan (situs asli)
- 24 Tahun 2010:
Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi
yang diselenggarakan oleh Pemerintah (situs asli)
- 20 Tahun
2010: Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di
Bidang Pendidikan
- 17 Tahun 2010:
Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi (situs asli)
- 9 Tahun 2010:
Program Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan (situs asli)
- 6 Tahun 2010:
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005 tentang
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (situs asli)
- 2 Tahun 2010:
Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014 (situs asli)
- 1 Tahun 2010:
Perubahan Penggunaan Nama Departemen Pendidikan Nasional Menjadi
Kementerian Pendidikan Nasional (situs asli)
- 73 Tahun 2009:
Perangkat Akreditasi Program Studi Sarjana (S1)
- 68 Tahun 2009:
Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah (situs asli). Versi scan (situs asli)
- 67 Tahun 2009:
Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah (situs asli)
- 66 Tahun 2009:
Pemberian Izin Pendidik dan Tenaga Kependidikan Asing pada Satuan
Pendidikan Formal dan Nonformal di Indonesia (situs asli)
- 63 Tahun 2009:
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
- 62 Tahun
2009: Pemberian Beasiswa kepada Peserta Didik Jenjang
Pendidikan Menengah dan Tinggi Peraih Olipiade Sain Internasional
- 61 Tahun 2009:
Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi
Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan
Nasional (situs asli)
- 48 Tahun 2009:
Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi PNS di lingkungan Depdiknas
- 47 Tahun 2009:
Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen (situs asli)
- 46 Tahun 2009:
Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (situs asli)
- 42 Tahun 2009:
Standar Pengelola Kursus (situs asli)
- 41 Tahun 2009:
Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan (situs asli)
- 33 Tahun 2009:
Pedoman pengangkaan Dewan Pengawas pada PTN di Lingkungan Depdiknas yang
menerapkan Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
- 32 Tahun 2009:
Mekanisme pendirian BHP, perubahan BHMN atau PT, dan pengakuan penyelenggara
PT sebagai BHP (Permendiknas, Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI).
- 30 Tahun 2009:
Penyelenggaraan Program Studi di luar domisili Perguruan Tinggi
- 26 Tahun 2009:
Penyetaraan lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri
- 20 Tahun 2009:
Beasiswa Unggulan (situs asli)
- 19 Tahun 2009: Penyaluran
Tunjangan Kehormatan Profesor (situs asli)
- 18 Tahun 2009:
Penyelenggaraan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing di Indonesia (situs asli)
- 16 Tahun 2009:
Satuan Pengawasan Internal di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
(telah dibatalkan oleh Permendiknas n0. 47 tahun 2011 tentang SPI)
- 8 Tahun 2009:
Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan (situs asli)
- 85 Tahun 2008:
Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi (situs asli)
- 76 Tahun
2008: Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan
Departemen Pendidikan Nasional
- 67 Tahun 2008:
Pengangkatan dan pemberhentian dosen sebagai pimpinan Perguruan Tinggi dan
Pimpinan Fakultas (telah dibatalkan Permendiknas no. 24 Tahun 2010)
- 62 Tahun
2008: Pemberian Pelayanan Bantuan Hukum di lingkungan
Depdiknas dan Pemberian Kesaksian Terhadap Kasus Hukum Dugaan Tindak
Pidana Korupsi
- 61 Tahun 2008:
Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin yang merupakan kewenangan Menteri
terhadap PNS di lingkungan Depdiknas (situs asli)
- 59 Tahun 2008:
Pengesahan fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar, Surat keterangan
pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/surat tanda tamat belajar
dan penerbitan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan
Ijazah/surat tanda tamat belajar (situs asli)
- 58 Tahun 2008: Penyelenggaraan
Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi guru dalam jabatan (situs asli)
- 57 Tahun
2008: Program Bantuan Khusus Mahasiswa Bagi Mahasiswa
Kurang Mampu pada Perguruan Tinggi
- 53 Tahun 2008:
Pedoman penyusunan standar pelayanan minimum bagi PTN yang menerapkan
Pengelolaan keuangan BLU (situs asli)
- 51 Tahun
2008: Masa Jabatan Koordinator Dan Sekretaris
Pelaksana Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Departemen Pendidikan
Nasional
- 38 Tahun 2008:
Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Depdiknas (situs asli)
- 27 Tahun 2008:
Standar kualifikasi akademik dan kompentensi Konselor
- 20 Tahun 2008:
Penetapan inpassing pangkat dosen bukan PNS yang telah menduduki jabatan
akademik di PTS dengan pangkat PNS (situs asli)
- 19 Tahun 2008:
Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen
- 18 Tahun 2008:
Penyaluran Tunjangan Profesi Dosen
- 17 Tahun 2008:
Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42
Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen (dibatalkan oleh Permendiknas 47 Tahun 2009)
- 09 Tahun 2008:
Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan Guru
Besar/Profesor dan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus (situs asli)
- 06 Tahun 2008:
Pedoman penerimaan calon mahasiswa baru di perguruan tinggi (situs asli)
- 02 Tahun
2008: Buku
- 50 Tahun 2007: Standar Pengelolaan
Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah
- 44 Tahun
2007: Alokasi, Klasifikasi, Mekanisme Belanja, dan
Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Departemen Pendidikan Nasional
- 42 Tahun 2007:
Sertifikasi dosen (dibatalkan oleh Permendiknas 47 Tahun 2009)
- 30 Tahun 2007:
Pengelolaan Rekening di Lingkungan Depdiknas
- 26 Tahun 2007: Kerja
sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga
Lain di Luar Negeri (situs asli) (ini
untuk kerjasama dengan LN, kalau yang antar PT masih pakai Kepmendikbud
no 264/U/1999)
- 25 Tahun 2007:
Persyaratan dan Prosedur bagi WNA untuk menjadi Mahasiswa pada PT di
Indonesia (situs asli)
- 20 Tahun 2007:
Standar Penilaian Pendidikan
- 18 Tahun 2007:
Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan
- 17 Tahun 2007: Ujian
Nasional Pendidikan Kesetaraan Tahun 2007
- 16 Tahun 2007:
Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetisi Guru
- 15 Tahun 2007:
Sistem Perencanaan Tahunan Depdiknas
- 07 Tahun 2007: Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
- 44 Tahun
2006: Bantuan untuk Lembaga Pendidikan yang
Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan
- 42 tahun
2006: Tata Persuratan Di Lingkungan Depdiknas
- 41 Tahun
2006: Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Tertentu Di
Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Untuk Menandatangani Surat
Perintah Melakukan Pemeriksaan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Disangka
Melakukan Pelanggaran Disiplin
- 38 Tahun 2006:
Persyaratan dan Tata Cara Perpanjangan Batas Usia Pensiun Guru Besar dan
Pengangkatan Guru Besar Emeritus (sudah dibatalkan oleh Permendiknas
No. 09 Tahun 2008) (mirror)
- 37 Tahun
2006: Tata Kearsipan Di Lingkungan Departemen
Pendidikan Nasional
- 34 Tahun 2006: Pembinaan Prestasi Peserta
Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa
- 32 Tahun 2006:
Perubahan Keputusan Mendiknas Nomor 042/U/2000 Tentang
Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan
Hukum
- 28 Tahun 2006:
Prosedur Penetapan Organisasi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara
pada Masa Peralihan
- 26 Tahun
2006: Jadwal Retensi (Penyimpanan) Arsip Substantif
dan Fasilitatif di Lingkungan PTN dan Kopertis
- 19 Tahun 2006: Pemberian Tunjangan
Darmasiswa kepada Mahasiswa Asing yang Belajar di Indonesia
- 14 Tahun
2006: Laporan Akuntabilitas Kinerja
- 01 Tahun
2006: Pemberian kewenangan kepada 4 PT BHMN untuk
membuka dan menutup program studi pada PT yang bersangkutan
- 28 Tahun 2005: Badan
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- 25 Tahun
2005: Tata Tertib Rapat Pimpinan Di Lingkungan
Departemen Pendidikan Nasional
- 05 Tahun
2005: Subsidi Silang Biaya Operasional Perguruan
Tinggi
- 49/Dikti/Kep/2011:
Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah (versi scan, situs asli)
- 70/D/T/2010: 17
Februari 2010, Perubahan Perguruan Tinggi menjadi Badan Hukum Pendidikan (situs asli)
- 03/DIKTI/Kep/2010:
Pemberian Mandat Kepada Pemimpin Perguruan Tinggi yang diselenggarakan
oleh Pemerintah untuk melakukan Evaluasi dan Penandatanganan Surat
Keputusan Perpanjangan Ijin Program Studi di Lingkungan Perguruan Tinggi
yang Bersangkutan (situs asli)
- 82/DIKTI/Kep/2009:
Pedoman Penyetaraan Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri (Data)
- 66/DIKTI/Kep/2008:
Pemberian kuasa kepada Koordinator Kopertis di wilayah masing-masing untuk
atas nama Dirjen Dikti menetapkan angka kredit dosen PTS untuk jenjang
jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor (mirror)
- 163/DIKTI/Kep/2007:
Penataan dan Kodifikasi Prodi Pada Perguruan Tinggi: lengkap dengan
lampiran (mirror,
lampirannya: 01, 02, tayangan sosialisasi)
- 44/DIKTI/Kep/2006:
Rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah berkehidupan bermasyarakat di
Perguruan Tinggi (situs asli)
- 43/DIKTI/Kep/2006:
Rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di
Perguruan Tinggi (situs asli)
- 34/DIKTI/Kep/2002:
Perubahan dan Peraturan tambahan SK Dirjen Dikti no. 08/DIKTI/Kep/2001 (situs asli)
- 28 /DIKTI/Kep/2002:
Penyelenggaraan Program Reguler dan Non Reguler di Perguruan Tinggi (situs asli)
- 26/DIKTI/KEP/2002:
Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan
Kampus
- 08/DIKTI/Kep/2002:
Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001
Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma,
Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi (situs asli)
- 108/DIKTI/Kep/2001:
Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan Berdasarkan Keputusan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000: Pendirian
Perguruan Tinggi (situs asli)
- 61/DIKTI/KP/2000:
Peraturan pelaksana Permendiknas 26 tahun 2007 tentang
kerjasama dengan PT LN
- 275/DIKTI/Kep/1999:
Tatacara Pengangkatan Pembantu rektor, dekan, pembantu dekan, pembantu
ketua dan pembantu direktur pada PTN di lingkungan Kemendikbud pada
kondisi khusus terjadi pemberhentian atau mutasi jabatan sebelum masa
tugas berakhir (situs asli)
- 48/DJ/Kep/1983: Beban
Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi (EWMP)
Surat Edaran Dirjen
Dikti, Direktur
- 1314/D4.3/2012: SE
Direkur Diktendik: Keabsahan/Keaslian Jurnal PT
- 715/E/T/2012: SE Dirjen Dikti: Pengawasan
Penyelenggaran Pendidikan Tinggi di PTS
- 1293/E4.1/2012: SE
Direktur Diktentdi: Pengajuan NIDN Baru
- 1273/E4.3/2012: SE
Direktur Diktendik: Deskripsi Diri pada Serdos
- 1130/E4.1/2012: SE
Direktur Diktendik : Pembatalan NIDN S3 Tahun 2012
- 1130/E4.1/2012: SE
Direktur Diktendik: Pengajuan NIDN Baru dan perubahan data dosen
- 928/E4.1/2012: SE
Direktur Diktendik: NIDN bermasalah lengkap dengan lampirannya. (surat edaran dan lampirannya)
- 393/E/T/2012:
Edaran Dirjen Dikti tentang Waspadai Penipuan (lengkap tata cara
pendirian, penegerian, perubahan bentuk, pindah lokasi, perubahan nama PT
dan Yayasan)
- 305/E/T/2012 :
Tarif Uang Kuliah (SPP)
- 213/E/T/2012: Panduan
bagi Kontributor Portal Garuda. Formulir kesediaan menjadi
kontributor (situs asli: 01 02 03).
- 212/E/T/2012: Pedoman
Pengelolaan Jurnal Terbitan Berkala Ilmiah Elektronik yang
dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pengelolaan Jurnal Terbitan Berkala
Ilmiah secara elektronik (online). (situs asli: Surat
Edaran Dirjen, Panduan-37,5MB)
- 152/E/T/2012: Surat
Edaran Dirjen Dikti: kewajiban publikasi makalah mahasiswa sebagai persyaratan
lulus
- 24/E/T/2012: Surat
Edaran Dirjen Dikti: Kebijakan Layanan Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik
Dosen
- 64/E4.3/2012: Surat
Edaran Direktur Diktendik: Penilaian Angka Keredit Kenaikan
Pangkat/Jabatan Akademik Dosen
- 49/E4.4/2012: Surat
edaran Direktur Diktendik: Solusi penyaluran beasiswa luar negeri di awal
tahun 2012 (mekanisme
pencairan beasiswa)
- 0677/A.A5/SE/2012:
Edaran Sekjen: Perubahan SE Sekjen Kemdikbud 6196/A.A5/SE/2011 Tentang
Kepala Surat, Kode Unit Organisasi, Kode Unit Kerja, dan Cap Dinas di
Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional (dalam surat edaran ini ada
jelaskan sampai di mana wewenang pejabat PTN dan Kopertis dalam
membuat dan menanda tangani naskah dinas )
- 71936/A4/KP/2011 :
Surat Edaran Sekjen: Usul Jabatan Fungsional Dosen jenjang Lektor Kepala
dan Guru Besar
- 4437/E2.2/2011:
Edaran Dirjen Kelembagaan dan Kerjasama: Permohonan Waktu Pelayanan
- 4087/E1.2/B/2011: Edaran
Sekditjen tentang Permendiknas
38 Tahun 2011 : Koordinasi dan Pengendalian Program di
Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional
- 3245/E4.5/2011:
Edaran Direktur Diktendik Integrasi program pengembangan pendidik dan
tenaga kependidikan
- 2899.1/E4.1/2011: Surat
Edaran Direktur Diktendik tentang NIDN
- 2050/E/T/2011: Surat
Edaran Dirjen Dikti tentang Kebijakan Unggah Karya Ilmiah dan Jurnal
- 2030/E/T/2011:
Penghentian Proses Pengajuan Usulan Pembukaan Program Studi Pendidkan
Dokter Gigi (S1)
- 1853/E/T/2011:
Penghentian Sementara Pembinaan Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk 168
PTS
- 1749/E/T/2011:
Penelaahan atas usulan pengembangan kelembagaan perguruan tinggi
- 1643/E/T/2011:
Moratorium Prodi Keperawatan jenjang D3 dan S1, Kebidanan Jenjang D3, D4
dan S1
- 1639/E/T/2011:
Penghentian proses pengajuan usulan Pembukaan Prodi Pendidikan Dokter (S1)
Baru dan Pembukaan Fakultas Kedokteran Baru
- 1615/E/T/2011: Surat
Edaran Dirjen Dikti tentang Kualifikasi Pendidikan Dosen
- 1313/E5.4/LL/2011:
Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah (situs asli)
- 1118/E4.5/2011:
Pelayanan Direktorat Diktendik Ditjen Dikti dan Lampirannya (Panduan Layanan)
- 1037/E4.3/2011: Surat
Edaran Direktur Diktendik : Usul Kenaikan Pangkat/Jabatan
- 1017/E/T/2011:
Perijinan dan Pelarangan Proses Pembelajaran di Luar Domisili (situs asli)
- 1016/E/T/2011: Masa
Orientasi Mahasiswa Baru
- 925/E/T/2011:
Peningkatan Kualitas Pendidikan Tinggi
- 914/E/T/2011:
Penyelenggaraan perkuliahan pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi
- 912/E/T/2011:
Usulan Perguruan Tinggi
- 769/E/T/2011: Perpanjangan
BUP bagi PNS yang mempunyai jabatan fungsional Guru Besar/Profesor (situs asli)
- 739/E/C/2011:
Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan Guru
Besar/Profesor (situs asli)
- 498/E/T/2011:
Kualifikasi D-IV sama dengan S1
- 419/D4.4/2011:
Pencabutan persyaratan calon penerima BPPS minimal harus memiliki jabatan
fungsional minimal AA
- 394/E/T/2011:
Penegasan Pelaksanaan Permendiknas No. 58 Tahun 2008 (situs asli)
- 306/E/C/2011:
Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan Guru
Besar/Profesor dan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus (situs asli)
- 190/D/T/2011:
Validasi Karya Ilmiah bagi calon pengusul JFD Lektor Kepala dan Guru
Besar, beserta format lembaran pengesahannya dan format fakta integritas.
(situs asli)
- 65088/A4.3/KP/2010:
Kewenangan Pemberian Tugas Belajar dan Tunjangan Tugas Belajar
- 29253/A4.5/KP/2010:
Pembayaran tunjangan profesi dosen yang studi lanjut atau biaya sendiri
(swadana)
- 8480/A.A2/LN/2010:
Edaran Sekjen: Pemberitahuan tentang pentingnya SP Setneg RI
- 4159/A4.3/KP/2010 :
Pedoman pemberian tugas belajar dan ketentuan batas usia penerima beasiswa
(situs asli)
- 2512/D2.5/2010: Surat
Edaran Direktur Direktorat Akademik 07 September 2010 perihal Penataan
Program Pertanian (situs asli)
- 1844/D2.2/2010: Surat
Edaran Direktur Akademik 20 Juli 2010 tentang Mekanisme Pengajuan
Pembukaan Program Studi Baru (situs asli)
- 1436/D/T/2010:
Pemberhentian sementara waktu semua proses pengajuan usulan pembukaan
Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1) serta pengecualiannya (situs asli).
- 1312/D/T/2010:
Pengangkatan dan pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi
Pemerintah (situs asli)
- 1311/D/C/2010:
Pencegahan dan penanggulangan plagiat (situs asli)
- 1185.1/D4.4/2010 :
Penetapan Standar Biaya Program Beasiswa Magister/Doktor (S2/S3) Luar
Negeri
- 1030/D/T/2010:
Penataan Nomenklatur Program Studi Psikologi, Komunikasi Komputer dan
Lanskap (situs asli)
- 481/D4.4/2010 :
Penetapan Besaran Beasiswa Program Pendidikan Pascasarjana (BPPS) di
Lingkungan Ditjen Dikti
- 23327/A4.5/KP/2009:
Penegasan dari aspek kepegawaian tentang Dosen yang tugas belajar dan
kaitannya dengan Sertifikasi Dosen
- 5072/A4.5/KP/2009:
Perbantuan PNS Dosen ke luar Instansi Depdiknas (situs asli)
- 4841/A4.5/KP/2009: Alih
tugas/alih fungsi/melimpah menjadi PNS dosen (situs asli)
- 2309/A4.3/KP/2009:
Pedoman Teknis Pemindahan PNS atas permintaan sendiri antar Instansi atau
antar Unit Kerja di Lingkungan Kemendiknas (situs asli)
- 1961/D/T/2009:
Pemberhentian sementara alih kelola PTS
- 40/D/T/2009: Surat
Edaran Dirjen Dikti tentang STOP Pembukaan prodi Keperawatan dan Kebidanan
(situs asli)
- Surat Edaran Dirjen Dikti
2002/Dl.3/C/2008: Pengisian Surat-surat
Pernyataan dan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Dosen (DUPAK) (situs lain)
- 595/D5.1/T/2007:
Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama tentang Larangan Kelas Jauh
- 1317/D5.1/T/2007 :
Legalisasi Foto Copy Ijazah
- 2920/D/T/2007:
Penetapan daya tampung mahasiswa, perhatikan rasio maksimum dosen
mahasiswa sejak tahun 2010 sudah diubah menjadi IPA 1:30 dan IPS 1:45,
bukan 1:25 seperti yang tercantum di surat ini (mirror)
- 2010/D/T/2006 dan 2267/D/T/2006:
seleksi calon mahasiswa (situs asli 1, situs asli 2)
- 1174/D/T/2004:
Penundaan pembukaan program studi Kedokteran Umum
- SE/18/M.PAN/5/2004: SE
MenPan tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi PNS
- SE/15/M.PAN/2004: SE
Menpan tentang Larangan Pengalihan PNS dari Jabatan Guru ke Jabatan Non
Guru
- 2481/E/T/2003:
Optimalisasi Tugas dan Fungsi Kopertis
- 928/D/C/2002: Pas
photo berjilbab/berkerudung
- 2933/D/T/2001:
Perpindahan Pegawai Negeri Sipil non dosen menjadi dosen di Perguruan
Tinggi dan Perpindahan dosen PNS antar Perguruan Tinggi (situs asli)
- 2209/D/T/2001:
Permohonan Rekomendasi Akademi Bidang Kesehatan yang diselenggarakan oleh
Masyarakat
- 1840/D/T/2001:
Ketentuan penerimaan mahasiswa asing di PTN (situs asli)
- 126/Dikti/Kep/2001,
KS.01.02.1.5.3210 dan 469/PB/E.1/06/2001:
Perjanjian Kerjasama antara Dirjen Dikti dan Ditjen Pelayanan Medik, dan
Ketua Umum IDI Indonesia tentang Pengelolaan Sistem dan Penyelenggaraan
Pendidikan Profesi Bidang Kedokteran (situs asli)
- 44128/A2.IV/KP/2000:
Edaran Sekjen: Penerimaan PNS Menjadi Tenaga Kependidikan di Lingkungan
Kemdikbud
- 2668/D/T/2000:
Pembukaan program studi baru dan pendirian perguruan tinggi baru
- 2630/D/T/2000:
Larangan Penyelenggaraan Kelas Jauh (situs asli)
Catatan: silakan baca peraturan lebih baru: 20 Tahun 2011: Penyelenggaraan Program Studi di luar domisili Perguruan Tinggi - 3298/D/T/99 tentang
Upaya pencegahan tindakan plagiat
- 1247/D/C/99:
Persyaratan untuk diangkat dalam jabatan Guru Besar (situs asli)
- 2705/D/T/1998:
Persyaratan dan prosedur pengangkatan Pimpinan PTS (masih berlaku untuk
PTS sampai sekarang)
- 55285/C/1/1978:
Pemberian Cuti Bersalin Untuk Keempat Kalinya Dan Seterusnya
Kepka, Perka, Surat
Edaran Kepala BKN
01. Perka BKN no. 20
Tahun 2011: Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja PNS
02. Perka BKN no. 21 tahun 2010: Disiplin Pegawai Negeri Sipil
03. Perka BKN no. 7 Tahun 2008 : Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik
04. Perka BKN no.22 tahun 2007 : Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil
05. Kepka BKN no. 67 tahun 2006 : Petunjuk Pelaksanan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya
06. Kepka BKN no. 18 tahun 2006: Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil
07. Kepka BKN no. 09 tahun 2006: Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Struktural
08. KepKa BKN no. 15 Tahun 2003: Juknis Pengawasan dan Pengendalian di bidang Kepegawaian sebagai Pelaksanaan PP no. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS
09. Kepka BKN no. 12 Tahun 2002: Juknis PP no. 12 Tahun 2002 tentang kenaikan pangkat PNS
10. SE Kepala BKN no. 48 tahun 1990: Ijin perkawinan dan perceraian bagi PNS
11. SE Kepala BKN no. 08 tahun 1983: Ijin perkawinan dan perceraian bagi PNS
12. SE Kepala BKN no. No. 02/SE/1980: Tata cara pelaksanaan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS , disertai contoh-contoh kasus
02. Perka BKN no. 21 tahun 2010: Disiplin Pegawai Negeri Sipil
03. Perka BKN no. 7 Tahun 2008 : Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik
04. Perka BKN no.22 tahun 2007 : Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil
05. Kepka BKN no. 67 tahun 2006 : Petunjuk Pelaksanan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya
06. Kepka BKN no. 18 tahun 2006: Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil
07. Kepka BKN no. 09 tahun 2006: Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Struktural
08. KepKa BKN no. 15 Tahun 2003: Juknis Pengawasan dan Pengendalian di bidang Kepegawaian sebagai Pelaksanaan PP no. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS
09. Kepka BKN no. 12 Tahun 2002: Juknis PP no. 12 Tahun 2002 tentang kenaikan pangkat PNS
10. SE Kepala BKN no. 48 tahun 1990: Ijin perkawinan dan perceraian bagi PNS
11. SE Kepala BKN no. 08 tahun 1983: Ijin perkawinan dan perceraian bagi PNS
12. SE Kepala BKN no. No. 02/SE/1980: Tata cara pelaksanaan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS , disertai contoh-contoh kasus
Kementerian Keuangan
01. Permenkeu No. 49/PMK.02/2012: Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012
02. PerMenkeu No.37/PMK.02/2012: Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 dan Lampirannya
03. PerMenkeu No.36/PMK.02/2012: Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012
04. PerMenkeu No.33/PMK.06/2012: Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara.
05. PerMenkeu No. 31/PMK.05/2012: Nomor Dan Nama Rekening Kas Umum Negara
06. PerDirjen Perbendaharaan No.PER-11/PB/2012: Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras Dalam Bentuk Natura dan Uang
07. PerMenkeu No.164/Pmk.05/2011 : Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
08. PerMenkeu No.120/PMK.02/2011: Standar Biaya (SBK) Keluaran Tahun Anggaran 2012
09. Permenkeu No.92/PMK.05/2011: Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum
10. PerMenkeu No.84/PMK.02/2011: Standar Biaya (SBU)Tahun Anggaran 2012
11. PerMenkeu No. 64/PMK.05/2011 : Perubahan atas PerMenkeu no. 97/Pmk.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
12. PerDirjen Perbendaharaan No. PER-41/PB/2011: Perubahan atas peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2011 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana
13. PerDirjen Perbendaharaan No.PER-30/PB/2011: Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum
14. Permenkeu no. 76/PMK.05/2008: Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Lihat Lampiran)
15. PerMenkeu no. 119/PMK.05/2007 : Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lihat Lampiran)
16. PerMenkeu no. 109/PMK.05/2007: Dewan Pengawas Badan Layanan Umum
17. PerMenkeu no.73/PMK.05/2007: Perubahan atas PerMenkeu no. 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum
18. PerMenkeu no. 22/PMK.05/2007: Pemberian Uang Makan bagi PNS
19. PerDirjen Perbendaharaan no. PER-13/PB/2007: Prosedur Dan Tata Cara Permintaan Serta Pembayaran Uang Lembur bagi PNS
20. PerMenkeu no. 08/PMK.02/2006: Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum
21. KepMenkeu no. 478/Kmk.06/2002: Persyaratan Dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua Bagi Pegawai Negeri Sipil
02. PerMenkeu No.37/PMK.02/2012: Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 dan Lampirannya
03. PerMenkeu No.36/PMK.02/2012: Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012
04. PerMenkeu No.33/PMK.06/2012: Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara.
05. PerMenkeu No. 31/PMK.05/2012: Nomor Dan Nama Rekening Kas Umum Negara
06. PerDirjen Perbendaharaan No.PER-11/PB/2012: Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras Dalam Bentuk Natura dan Uang
07. PerMenkeu No.164/Pmk.05/2011 : Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
08. PerMenkeu No.120/PMK.02/2011: Standar Biaya (SBK) Keluaran Tahun Anggaran 2012
09. Permenkeu No.92/PMK.05/2011: Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum
10. PerMenkeu No.84/PMK.02/2011: Standar Biaya (SBU)Tahun Anggaran 2012
11. PerMenkeu No. 64/PMK.05/2011 : Perubahan atas PerMenkeu no. 97/Pmk.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
12. PerDirjen Perbendaharaan No. PER-41/PB/2011: Perubahan atas peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2011 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana
13. PerDirjen Perbendaharaan No.PER-30/PB/2011: Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum
14. Permenkeu no. 76/PMK.05/2008: Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Lihat Lampiran)
15. PerMenkeu no. 119/PMK.05/2007 : Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lihat Lampiran)
16. PerMenkeu no. 109/PMK.05/2007: Dewan Pengawas Badan Layanan Umum
17. PerMenkeu no.73/PMK.05/2007: Perubahan atas PerMenkeu no. 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum
18. PerMenkeu no. 22/PMK.05/2007: Pemberian Uang Makan bagi PNS
19. PerDirjen Perbendaharaan no. PER-13/PB/2007: Prosedur Dan Tata Cara Permintaan Serta Pembayaran Uang Lembur bagi PNS
20. PerMenkeu no. 08/PMK.02/2006: Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum
21. KepMenkeu no. 478/Kmk.06/2002: Persyaratan Dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua Bagi Pegawai Negeri Sipil
Kenaikan Jabatan Akademik/Kepangkatan Dosen
- Portal
Sistem Penilaian Angka Kredit Dosen : http://pak.dikti.go.id/portal/
- Pedoman Operasional AK 2009
- Validasi Karya Ilmiah
- Surat Edaran 71936/A4/KP/2011
tentang usul Jabatan Fungsional Dosen jenjang Lektor Kepala dan Guru Besar
- Surat
Edaran Dirjen Dikti 2002/Dl.3/C/2008:
Pengisian Surat-surat Pernyataan dan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit
Dosen (DUPAK) (situs
lain)
- Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara PER/60/M.PAN/6/2005:
Perubahan atas ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri PAN
tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya.
- PP 99
Tahun 2000: kenaikan pangkat PNS, dapat diunduh pula
di lokasi 1 dan lokasi 2.
- Pedoman
Operasional Penilaian Angka Kredit Dosen untuk
Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar.
- Kepmendiknas
36/D/O/2001: Petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka
kredit jabatan fungsional dosen (pdf, situs
asli). Lampiran: I IIa IIb IIc IId IIe III IV;
antara lain Lampiran
IIe: Rasional perhitungan jumlah jam kerja per
minggu
- Kepmendiknas
074/U/2000: Tata cara tim penilai dan tata cara penilaian angka kredit
jabatan fungsional dosen
- Keputusan
Bersama Mendikbud dan Kepala BKN: 61409/MPK/KP/1999
dan nomor 181 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999:
petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya (html).
Lampiran: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
- 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999:
Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Lampiran: I II III
Tugas Belajar
- Peraturan
Presiden 12 Tahun 1961: Pemberian Tugas Belajar (situs
asli)
- Surat
Edaran Menpan No. SE/18/M.PAN/5/2004:
Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi PNS
- Surat
Edaran Sekjen 8480/A.A2/LN/2010,
01 Feb 2010: Pemberitahuan tentang pentingnya SP Setneg RI
- Surat
Edaran Kepala Biro Kepegawaian 4159/A4.3/KP/2010,
27 Jan 2010: Pedoman pemberian tugas belajar dan ketentuan
batas usia penerima beasiswa (situs
asli)
- Permendiknas
48 Tahun 2009: Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi PNS di
lingkungan Depdiknas
- Produk
hukum pendidikan yang ada kaitan dengan perhitungan angka kredit atau
kenaikan pangkat/jabatan fungsional dosen bagi Dosen PNS yang sedang
melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan:
- PP. 3
tahun 1980: pengangkatan dalam pangkat pegawai negeri,
dapat diunduh pula di lokasi
1 dan lokasi 2.
- PP. 99
tahun 2000: kenaikan pangkat PNS, dapat diunduh pula
di lokasi
1 dan lokasi
2.
- Kemenkowasbangpan
No 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999:
Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, dapat diunduh di sini.
- Keputusan
bersama Mendikbud dan Kepala BAKN tentang petunjuk pelaksanaan jabatan
fungsional dosen dan angka kredit, dapat diunduh di sini.
- Kepmendiknas
No. 36/D/O/2001:
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Dosen, dapat diunduh
di sini.
- Surat Edaran
Kabiro Kepegawaian Kemdiknas
- Nomor 23327/A4.5/KP/2009:
Penegasan dari aspek kepegawaian tentang Dosen yang tugas belajar dan
kaitannya dengan Sertifikasi Dosen (situs
asli).
Dalam Surat Edaran 23327 ini dijelaskan alasan dosen tugas belajar tidak dibenarkan ikut serdos dan terima tunjangan. - Nomor 29253/A4.5/KP/2010:
Pembayaran tunjangan profesi dosen yang studi lanjut atau biaya sendiri
(swadana) (situs
asli).
Dalam Surat Edaran 29253 ini dijelaskan bahwa bagi dosen yang studi lanjut dengan biaya sendiri atau di luar Dikti, bila lokasi berada di luar kota kampus asal atau di luar negeri sehingga tak bisa melaksanakan BKD maka statusnya bukan ijin belajar, maka kepadanya diberi SK tugas belajar dan berlaku segala ketentuan tugas belajar. - Penjelasan
Kepala Bagian Mutasi Dosen Kemendiknas tentang studi lanjut bagi PNS
Dosen dalam kaitannya dengan kenaikan jabatan, kepangkatan, sertifiksi
Dosen, dan evaluasi beban kerja Dosen dapat diunduh di lokasi
1 atau lokasi
2.
- Peraturan
Menteri Keuangan tentang Bea Masuk barang bawaan Penumpang dari LN
- 188/PMK.04/2010:
Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut Pelintas
Batas dan Barang Kiriman, ketentuan ini akan diterapkan terhitung mulai
01 Januari 2011, dapat diunduh di sini beserta lampirannya.
- 28/PMK.04/2008:
Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Pindahan. Ketentuan pembebasan
Bea Masuk berlaku untuk PNS Tugas Belajar/Mahasiswa yang masa menetap di
LN minimal 1 thn, dapat diunduh di sini.
- Ketentuan
bebas PPh bagi beasiswadiatur
dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l UU PPh Nomor 36 tahun 2008 dan aturan
pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.03/2008
(diubah dengan PMK 154/PMK.03/2009):
- UU PPh
No. 36 Tahun 2008 (tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7
tahun 1983 tentang PPh) dapat diunduh pula di lokasi
1, lokasi
2, sedangkan penjelasan
atas UU No. 36 Tahun 2008 dapat diunduh pula di lokasi
1, lokasi
2.
- Peraturan
Menteri Keuangan No. 154/PMK.03/2009 (tentang
Perubahan atas PMK No.
246/PMK.03/2008) dapat diunduh pula di sini.
- BPPS
– Beasiswa
Program Pendidikan Pascasarjana
- BPPS Online:
Situs online untuk pendaftaran BPPS
- Surat
Edaran Direktur Diktendik No. 419/D4.4/2011 tanggal 28 Feb 2011:
Pendaftaran BPPS bagi Dosen PTS (situs
asli). Pencabutan terhadap persyaratan calon
penerima BPPS harus memiliki jabatan fungsional minimal AA terdapat dalam
SE 419 ini.
- Keputusan
Direktur Ketenagaan (Ditjen Dikti Kemendiknas) No.
481/D4.4/2010:
- No.
481/D4.4/2010, 19 Februari 2010: Penetapan Besaran Beasiswa Program
Pendidikan Pascasarjana (BPPS) di Lingkungan Ditjen Dikti (1,3MB
pdf atau 0,75
MB zip).
- No. 1185.1/D4.4/2010, 10
Mei 2009: Penetapan Standar Biaya Program Beasiswa Magister/Doktor
(S2/S3) Luar Negeri (dapat unduh pula di sini)
- Tatacara pembukaan prodi baru
dari Ditjen Dikti.
- 108/DIKTI/Kep/2001:
Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan Berdasarkan Keputusan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 Tentang
Pendirian Perguruan Tinggi (situs asli)
- Persyaratan
dan ketentuan tentang pelaksanaan program Double
Degree
- Surar
Edaran Direktur Akademik Nomor 1844/D2.2/2010 tanggal 20 Juli 2010
Mekanisme Pengajuan Pembukaan Program Studi Baru
Mekanisme Pembukaan
PT/Prodi dan Perubahan Bentuk PT dll
1. Prosedur Pembukaan Perguruan Tinggi Baru / Program
Studi Baru
2. Mekanisme Pendirian Perguruan Tinggi Baru
3. Mekanisme Pengajuan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Baru
4. Bagan Proses Perubahan Bentuk
5. Persyaratan Perubahan Bentuk
6. Mekanisme Pendirian Fakultas Baru dan Perubahan Nama Fakultas pada PTN
7. Mekanisme Perubahan Status PTS menjadi PTN / Penegerian PTS
8. Usulan Pindah Lokasi PT Diproses Seperti Pendirian Baru
2. Mekanisme Pendirian Perguruan Tinggi Baru
3. Mekanisme Pengajuan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Baru
4. Bagan Proses Perubahan Bentuk
5. Persyaratan Perubahan Bentuk
6. Mekanisme Pendirian Fakultas Baru dan Perubahan Nama Fakultas pada PTN
7. Mekanisme Perubahan Status PTS menjadi PTN / Penegerian PTS
8. Usulan Pindah Lokasi PT Diproses Seperti Pendirian Baru
- Perpres No. 77 tahun 2007:
Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan
Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (situs asli)
- PP 17 Tahun 2010:
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan beserta penjelasannya, baca hal
161-168 tentang kerjasama Lembaga Pendidikan Asing dengan Satuan
Pendidikan Indonesia.
- Permendiknas 26 Tahun 2007: Kerja
sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga
Lain di Luar Negeri (situs asli) (ini
untuk kerjasama dengan LN, kalau yang antar PT masih pakai Kepmendikbud
no 264/U/1999)
- Prosedur Ijin Mengajar Tenaga Ahli Asing dan
Tenaga Sukarela Asing (situs asli)
- Permendiknas 66 Tahun 2009:
Pemberian Izin Pendidik dan Tenaga Kependidikan Asing pada Satuan
Pendidikan Formal dan Nonformal di Indonesia (situs asli)
- Surat edaran Dirjen Imigrasi
Kemenkumham No. IMI-IZ.01.10-1217 tanggal 07 Juni 2010:
Persyaratan dan visa dan ijin tinggal terbatas bagi pelajar/mahasiswa
asing (situs asli)
- Surat Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama
no.4437/E2.2/2011 tanggal 11 Juli 2011: Pemberitahuan Waktu Pelayanan pada
Direktorat Kelembagaan Ditjen Dikti (situs asli)
- UU 19
Tahun 2002: hak cipta (situs
asli)
- Permendiknas
17 tahun 2010: Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di
Perguruan Tinggi (situs
asli)
- Surat
Edaran Dirjen 190/D/T/2011: validasi Karya Ilmiah bagi calon pengusul JFD
Lektor Kepala dan Guru Besar, beserta format lembaran pengesahannya dan
format fakta integritas. (situs
asli)
- Surat
Edaran Dirjen 1311/D/C/2010: Pencegahan dan penanggulangan plagiat (situs
asli)
- Surat
Dirjen Dikti 3298/D/T/99: Upaya pencegahan tindakan plagiat (situs
asli)
Berkas Sertifikasi Dosen dan Beban Kerja
Dosen
- 47 Tahun 2009:
Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen (situs asli)
- Tahun 2011:
- Berkas lengkap Juli 2011 (24,5MB
rar)
- Pembaharuan Sistem Serdos 2011 dan Prosedur Operasional Baku (POB)
Serdos Integratif 2011 (situs asli: PS dan POB)
- Buku Serdos: Buku 1, Buku 2, Buku 3 dan Lampiran (situs
asli: Buku 1, Buku 2, Buku 3 dan Lampiran)
- Materi Beban Kerja Dosen dan
Evaluasi Pelaksanaan Tridharma PT (391KB
pdf, situs asli)
- Materi Contoh Pelaporan Beban
Kerja Dosen 2011 (90KB pdf, situs asli)
Kurikulum Perguruan
Tinggi Indonesia
- Kepmendiknas 232/U/2000:
Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar
mahasiswa (pdf)
- Kepmendiknas 045/U/2002:
Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
- Buku panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis
Kompetensi Pendidikan Tinggi (situs 01, situs 02)
Undang-undang Kepegawaian
- UU No. 43 tahun 1999:
perubahan atas UU no. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (pdf, situs asli)
- UU No. 8
Tahun 1974: Pokok-Pokok Kepegawaian
- 24 Tahun 2011 tentang
Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) dengan penjelasannya (situs asli)
Disiplin PNS
- 53 Tahun 2010:
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (situs asli)
- Perka BKN no. 21 tahun 2010:
Ketentuan Pelaksanaan 53 Tahun 2010 tentang
disiplin PNS (situs asli)
- PP no. 30 Tahun 1980:
peraturan displin PNS (sudah diganti dengan PP no. 53 Tahun 2010) (situs asli)
- PNS dilarang memangku jabatan
rangkap
- PP no. 47 Tahun 2005:
perubahan atas PP no. 29 Tahun 1997 tentang
PNS yang menduduki jabatan rangkap (situs asli)
- PP no. 29 Tahun 1997: PNS
yang menduduki jabatan rangkap (situs asli)
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS – DP3
- PP no. 46 Tahun 2011:
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
- Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja PNS (Perka BKN No. 20 Tahun 2011)
- Pedoman seputar Daftar Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)
- Surat Edaran Kepala BKN no. No. 02/SE/1980: Tata
cara pelaksanaan, disertai contoh-contoh kasus (situs asli)
- PP no. 10 Tahun 1979:
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Sudah
dicabut oleh PP no.46 Tahun 2011)
Alih Profesi PNS & Mutasi Dosen
- Kepmendiknas 36/D/O/2001:
Petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional
dosen (pdf, situs asli):
pasal 2 ayat 6
- Surat Edaran Sekjen
5072/A4.5/KP/2009: Perbantuan PNS Dosen ke luar
Instansi Depdiknas (situs asli)
- Surat Edaran Sekjen 4841/A4.5/KP/2009: Alih
tugas/alih fungsi/melimpah menjadi PNS dosen ( situs asli)
- Surat Edaran Sekjen
2309/A4.3/KP/2009: Pedoman Teknis Pemindahan PNS
atas permintaan sendiri antar Instansi atau antar Unit Kerja di Lingkungan
Kemendiknas (situs asli)
- SK Dirjen Dikti 2933/D/T/2001:
Perpindahan Pegawai Negeri Sipil non dosen menjadi dosen di Perguruan
Tinggi dan Perpindahan dosen PNS antar Perguruan Tinggi (situs asli)
- Surat Edaran Koordinator
Kopertis VII tentang pengalihan PNS non dosen menjadi
dosen dpk di wilayah Kopertis VII (situs asli)
- 44128/A2.IV/KP/2000:
Edaran Sekjen: Penerimaan PNS Menjadi Tenaga Kependidikan di Lingkungan
Kemdikbud
Comments
Post a Comment